PENAJABAR.COM, LEUWILIANG - Sudah satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan. Di awal masa jabatannya, banyak harapan besar yang tumbuh, terutama dalam bidang pendidikan.
Janji-janji seperti peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan kualitas belajar, hingga pemerataan akses pendidikan diseluruh daerah sempat membangkitkan optimisme. Namun, setelah setahun berlalu, kenyataannya belum sepenuhnya seindah yang dibayangkan.
Sektor pendidikan tampak belum benar-benar menjadi prioritas utama, melainkan prioritas pendukung dari kebijakan besar lain yang lebih menonjol, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG ini memang baik dan punya tujuan mulia — untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak belajar dalam keadaan lapar.
Tapi dalam praktiknya, program ini justru sering dijadikan simbol keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, seolah pendidikan cukup disokong dengan makan gratis.
Padahal, esensi pendidikan jauh lebih luas daripada urusan gizi. Anak yang kenyang memang bisa fokus belajar, tapi tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera, proses belajar itu tidak akan berarti banyak.
Sayangnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pengajaran belum terlihat maksimal.
Lebih miris lagi, muncul pernyataan yang sempat ramai bahwa “guru adalah beban negara.” Kalimat ini benar-benar menyinggung banyak pihak, terutama para pendidik yang sudah bertahun-tahun berjuang di lapangan.
Mereka yang dengan sabar mendidik anak bangsa di daerah terpencil, dengan gaji seadanya, tiba-tiba dianggap beban.
