PENAJABAR.COM - Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi cermin awal dari arah baru politik Indonesia pasca era Jokowi. Pemerintahan ini lahir dari narasi besar “penerus pembangunan,” namun setelah setahun berjalan, narasi tersebut justru tampak terperangkap dalam paradoks: pembangunan yang terus bergerak, tetapi semakin menjauh dari manusia sebagai pusatnya.
Program-program populis seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang diklaim “pro-rakyat” justru berpotensi menciptakan ketergantungan fiskal dan politisasi bantuan sosial.
Ketika program ini tidak disertai perencanaan matang dan ukuran keberhasilan yang jelas, maka dampaknya hanya menjadi kosmetik politik, bukan solusi struktural bagi kemiskinan dan gizi buruk.
Sementara itu, proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) memperlihatkan wajah pembangunan yang berorientasi pada teknologi dan kapital.
Alih-alih membawa kesejahteraan luas, proyek tersebut justru memperbesar beban utang dan memperdalam ketimpangan antara pusat dan daerah.
Ironinya, proyek yang megah di atas kertas tidak selalu berarti kemajuan bagi rakyat di bawah.
Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan yang didewakan belum berbanding lurus dengan pemerataan.
Ketergantungan terhadap investasi asing dan utang luar negeri memperlihatkan lemahnya kedaulatan ekonomi.
Sementara pendidikan dan kesehatan, dua sektor fundamental bagi kemajuan bangsa, masih didera oleh masalah klasik yakni komersialisasi, ketimpangan akses, dan lemahnya kualitas layanan publik.
