PENAJABAR.COM, KOTA BOGOR - Satu tahun berjalan, namun arah pembangunan nasional masih dipertanyakan, apakah benar berpihak pada rakyat atau hanya mengulang pola lama pembangunan yang elitis?
Pembangunan infrastruktur dijanjikan sebagai tonggak kemajuan oleh pemerintahan Prabowo–Gibran. Namun setelah satu tahun berjalan, apakah pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru masih mengikuti pola lama yang elitis?
Data BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia mencapai sekitar 74,4 pada 2024 tetapi kenyataanya kesenjangan antar provinsi tetap tinggi.
Artinya, investasi infrastruktur besar belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan hasil pembangunan.
Proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan konektivitas antarwilayah strategis memang terus dipacu.
Namun disaat yang sama, banyak jalan desa masih rusak, jaringan listrik belum stabil, dan transportasi publik lokal tidak kunjung membaik, membuat keseharian masyarakat jauh dari kata layak.
Keterbatasan transparansi dan minimnya partisipasi publik dalam proyek-proyek infrastruktur juga menjadi catatan penting.
Masyarakat lokal jarang dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga proyek sering kali tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan
Pemerintah hari ini harus berani meninjau ulang arah pembangunan agar tidak terjebak dalam pola lama yang elitis.
