PORTAL BOGOR, Jakarta - Kasus pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan enam provinsi di Sumatera memicu kemarahan publik.
Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) secara resmi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan audit investigasi menyeluruh terhadap PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
Desakan muncul setelah KOSMAK mengungkap dugaan praktik langsung dalam pengadaan batubara yang disinyalir menjadi penyebab kegagalan operasional pembangkit listrik tersebut.
Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly, mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, PLN EPI diduga menerima pasokan batubara dengan kualitas kalori yang jauh di bawah spesifikasi teknis boiler PLTU milik PLN.
“Batubara yang dipasok hanya 3.000 GAR, padahal kebutuhan standar boiler adalah 4.400–4.800 GAR,” ujar Ronald dalam keterangan tertulisnya.
Ketidaksesuaian kualitas tersebut, sambung Ronald, berimplikasi pada kerugian finansial yang sangat masif.
“Dengan kebutuhan batubara PLN EPI mencapai 161,2 juta metrik ton pada 2023, KOSMAK menaksir negara menanggung kerugian rata-rata Rp 15 triliun per tahun akibat manipulasi harga dan kualitas tersebut. Secara total, KOSMAK memperkirakan potensi kerugian negara yang harus dibongkar mencapai angka fantastis, yakni Rp 135 triliun,” jelasnya.
Dalam laporannya, KOSMAK menyoroti tiga perusahaan pemasok yang diduga menjadi aktor utama:
● PT Oktasan Baruna Persada
● PT Rizky Anugrah Pratama
● PT Buana Rizky Armia
