PENAJABAR.COM, CIBINONG — Bupati Bogor Rudy Susmanto mendampingi Gubernur Jawa Barat dalam kegiatan silaturahmi bersama warga terdampak kebijakan pembatasan aktivitas tambang dan operasional angkutan barang, pertemuan berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor pada Senin, 3 November 2025.
Warga yang terdampak kebijakan tersebut dari wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan masyarakat serta calon penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan penutupan sementara tambang merupakan langkah strategis untuk menata ulang sistem pertambangan di Kabupaten Bogor bagian barat.
Menurutnya, kebijakan ini bukan semata pembatasan, melainkan bentuk komitmen menghadirkan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar tambang.
“Penutupan tambang ini bagian dari upaya kami menata ulang sistem pertambangan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pajak tambang harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga sekitar, bukan hanya untuk pengusaha besar,” tegas Dedi Mulyadi yang dikutip dari laman resmi Pemkab Bogor pada Senin (3/11).
Pemprov Jabar juga tengah merancang program bantuan dan skema ekonomi baru, termasuk kredit kendaraan tanpa uang muka bagi sopir truk tambang bekerja sama dengan Bank BJB.
Tujuannya agar masyarakat terdampak tetap memiliki sumber pendapatan alternatif dan kemandirian ekonomi.
“Saya tidak ingin lagi ada kuli atau sopir tambang tanpa jaminan keselamatan kerja. Tambang harus menghadirkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Bahan baku tambang yang murah tidak boleh lagi menjadi sumber kesengsaraan rakyat,” tuturnya.
